Sumber:detikNews

Hotasi Tempati Kamar ‘Pengenalan’ di Blok Utara Lapas Sukamiskin

Bandung - Lapas Sukamiskin menerima mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan sekitar pukul 23.00 WIB, Selasa (22/7/2014). Hotasi dieksekusi oleh tim Kejaksaan Agung berdasarkan putusan Kasasi MA atas perkara dengan More »

Hotasi-&-Keluarga

Ucapan Terima Kasih Hotasi Nababan

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Baik yang telah memberi anugerah besar melalui putusan Majelis Hakim kepada kami kemarin 19 Februari 2013. Saya menghaturkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat More »

Sumber: http://www.tribunnews.com

Hotasi Nababan Sujud Syukur Divonis Bebas Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Hotasi Nababan sujud syukur dengan vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadapnya. Bahkan Hotasi menilai bahwa More »

02

Karir dan Pengabdian Hotasi

Setelah meraih dua gelar Master di Civil Engineering dan Technology Policy, Hotasi bergabung ke unit perencanaan Garuda Airlines di tahun 1993. Di tempat inilah, Hotasi menimba banyak ilmu maskapai penerbangan dan operasional More »

03

Dari Gila Bola hingga Jadi Aktivis Kampus

Hotasi Nababan lahir di Manila, 7 Mei 1965, sulung dari tiga bersaudara. Hotasi lahir dari keluarga yang kental dengan nuansa intelektualitas. Ayahnya, SAE Nababan, yang seorang pendeta, adalah doktor teologia dari Ruprecht-Karls-Universität More »

Press Release PK Hotasi, 6 Januari 2015

Sidang Ke-2 Pengajuan Memori Peninjauan Kembali (PK) Hotasi Nababan

Upaya PK terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 417 K/Pid.Sus/2014 tgl 7 Mei 2014

a.n. HOTASI D.P. NABABAN

 

Pada hari ini Selasa 6 Januari 2015, mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines Hotasi D.P. Nababan mendengar Tanggapan Jaksa atas permintaan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 417 K/Pid.Sus/2014 dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan didampingi Penasehat Hukum Juniver Girsang, Hotasi telah menyampaikan Memori PK pada 23 Desember yang lalu. Memori PK itu berisi bukti kuat yang merupakan keadaan baru (Novum) dan hal-hal yang menunjukkan ada pertentangan Putusan Hukum dan kekeliruan Hakim Kasasi.

Memori PK yang terdiri dari 73 dalil dalam 39 halaman itu membuat pertimbangan rinci atas setiap pertimbangan Majelis Kasasi yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang diperoleh. Hotasi meminta agar Majelis PK mengabulkan Permohonan PK ini karena Hotasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Atas tanggapan Jaksa hari ini, Hotasi mengatakan: “Upaya PK ini merupakan pintu terakhir keadilan di negeri ini bagi korban salah hukum dan fitnah korupsi terhada saya yang divonis 4 tahun penjara. Sebuah perkara penggelapan dan penipuan, dimana kedua pelakunya sudah dipenjara di AS, telah dibelokkan untuk menghukum saya yang merupakan korban kedua pelaku itu. Saya mendukung dan telah ikut bagian dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Akan tetapi, keputusan pidana korupsi yang salah, seperti perkara MNA ini, akan membuat wibawa hukum runtuh dan niat pemberantasan korupsi menjadi sebuah kezaliman.”

Press Release PK Hotasi, 23 Desember 2014

Pengajuan Memori Peninjauan Kembali (PK) Hotasi Nababan

Upaya PK terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 417 K/Pid.Sus/2014 tgl 7 Mei 2014

a.n. HOTASI D.P. NABABAN

Pada hari ini Selasa 23 Desember 2014, mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines Hotasi D.P. Nababan menyampaikan permintaan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 417 K/Pid.Sus/2014 dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sesuai ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHAP, Hotasi menyampaikan PK dengan alasan: adanya keadaan baru (Novum), adanya putusan yang bertentangan satu sama lain, dan adanya kehilafan/kekeliruan dari Hakim kasasi. Didampingi Penasehat Hukum Juniver Girsang, Hotasi akan menyampaikan Bukti kuat yang merupakan keadaan baru dan memenuhi ketiga alasan itu.

Bukti itu berupa Putusan Vonis Pidana Pengadilan Distrik Columbia AS kepada 2 (dua) pemilik Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) sebuah perusaan leasing pesawat AS, yaitu:

  1. Hukuman 18 bulan penjara terhadap Mr.  JON COOPER pada tanggal 4 Maret 2014 dengan dengan pengawasan 36 bulan setelah itu, dan wajib membayar US$ 1,000,000 kepada MNA secara tanggung renteng dengan Alan Mesner.
  2. Hukuman 12 bulan penjara terhadap Mr. ALAN MESSNER pada 21 Februari 2014 dengan pengawasan 36 bulan setelah itu.

Kedua bukti itu dikeluarkan secara resmi oleh Pengadilan Distrik Columbia di Washington DC dan telah dilegalisir oleh Eric Holder, Jaksa Agung AS pada tanggal 21 Mei 2014, dan John F. Kerry, Menteri Luar Negeri AS pada tanggal 27 Mei 2014, dengan disahkan oleh Pejabat Kedutaan Besar RI di Washington pada 30 Mei 2014.

Hotasi Tempati Kamar ‘Pengenalan’ di Blok Utara Lapas Sukamiskin

Sumber:detikNews

Bandung - Lapas Sukamiskin menerima mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan sekitar pukul 23.00 WIB, Selasa (22/7/2014). Hotasi dieksekusi oleh tim Kejaksaan Agung berdasarkan putusan Kasasi MA atas perkara dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sebelumnya, ia divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor.

“Terpidana atas nama Hotasi Nababan masuk pukul 23.00 WIB,” ujar Kepala Lapas Sukamiskin Giri Purbadi saat dihubungi via ponselnya, Rabu (23/7/2014).

Giri mengatakan, saat datang, ada keluarga dan kuasa hukum yang menemani. Selain itu, kondisi Hotasi pun dinyatakan sehat.

“Dalam pemeriksaan semalam, dia baik-baik saja (sehat),” tuturnya.

Warga AS yang Menipu Merpati Nusantara Mengaku Bersalah

Sumber:liputan6.com

Sumber:liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta Pada Selasa, 22 Juli 2014, tersiar kabar bahwa Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama Merpati Nusantara, ditangkap secara tidak sopan di Bandara Soekarno-Hatta.

Pengacara terdakwa, Juniver Girsang, memandang penangkapan itu tidak sah karena Hotasi Nababan tidak pernah menerima dokumen asli keputusan Mahkamah Agung tentang penghukumannya.

Dia mengatakan, ada suatu kejanggalan dalam penjatuhan hukuman penjara kepada Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama Merpati Nusantara yang dituduh melakukan korupsi sehingga menimbulkan kerugian negara.

Hotasi Nababan telah dibebaskan dari segala dakwaan di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan pada 19 Februari 2013, namun belakangan putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan bebas tersebut pada 7 Mei 2014 lalu.

Putusan MA itu mengejutkan apalagi karena para pelaku penipuan, Jon C. Cooper (64) dan  Alan Messner (41) terhadap Merpati Nusantara sudah mengaku di hadapan Pengadilan Wilayah untuk District of Columbia bahwa mereka telah melakukan tindakan pidana terhadap Merpati Nusantara.

Kedua terpidana itu juga sudah setuju di hadapan pengadilan untuk mengembalikan hasil kejahatan penipuan mereka senilai satu juta dolar kepada Merpati Nusantara.

Nama “Merpati Nusantara” memang tidak disebutkan secara langsung dalam putusan itu.

Berikut ini disampaikan terjemahan sebagian kutipan edaran pers resmi tertanggal 6 Maret 2014 dari Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat sebagaimana yang tertera dalam situs www.fbi.gov sebagai berikut:

Hotasi Nababan: Penahanan Saya Ilegal dan Bentuk Abuse of Power

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menolak eksekusi kejaksaan terhadap dirinya pada Selasa 22 Juli 2014 pukul 19.30 WIB di terminal C Bandara Soekarno Hatta, Banten. Penolakan eksekusi itu karena hanya berdasarkan “petikan putusan”.

Menurut Hotasi, itu sebuah tindakan eksekusi yang ilegal, tidak berdasar, abuse of power karena tidak dapat ditemukan aturannya di kitab perundangan hukum acara pidana.

Sumber:liputan6.com

Sumber:liputan6.com

“Ketika saya menolak eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan petikan putusan, saya bukan sedang melawan jaksa apalagi melawan hukum. Namun saya sedang mengambil posisi menaati Undang-undang, sebagaimana tertulis dalam aturan,” ujar Hotasi, seperti ditulis Kamis (24/7/2014).

Dalam keterangannya, eksekusi berdasarkan Undang-undang, terkait pelaksanaan eksekusi terhadap perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, pasal 270 UU Nomor 8/1981 (KUHAP) menyatakan: “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Mengenai waktu pelaksanaan putusan, pasal 197 ayat (3) KUHAP mengatur “putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini”, tanpa penjelasan mengenai arti kata segera ini.

Sehingga bila kedua pasal itu dihubungkan maka kata “segera” di sini dapat diartikan segera setelah menerima salinan putusan dari Panitera. Hal ini sejalan juga dengan isi surat edaran Kejaksaan Agung B-128/E/1995 tentang tugas dan tanggung jawab selaku eksekutor pengadilan.

“Berdasarkan ketentuan ini maka dasar eksekusi adalah “salinan putusan”, bukan “petikan putusan” seperti beberapa tahun ini lazim dipratikkan oleh jaksa,” kata Hotasi.

Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi

tempo

TEMPO.COJakarta - Bekas Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan diciduk tim Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa malam di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Hotasi ditangkap terkait dengan kasus korupsi penyewaan pesawat Boeing 737-500 dan Boeing 737-400 dari Amerika Serikat sebesar US$ 1 juta.

Lian Lubis, teman Hotasi, mengatakan alumnus Institut Teknologi Bandung itu ditangkap sekitar pukul 19.00 WIB. Saat ditangkap, ia baru saja datang dari Bali menggunakan pesawat Air Asia bersama dengan istri dan dua anaknya. Di Pulau Dewata, ia bersama keluarga menghabiskan waktu sampai tiga hari untuk berlibur.

Ia pulang ke Jakarta karena ingin menyaksikan langsung penetapan pemenang pemilihan presiden. “Dia kan salah satu tim sukses pasangan Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Lian saat dihubungi, Rabu, 23 Juli 2014.

Seminar MA: Mengembalikan Keagungan Mahkamah Agung

Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ikatan alumni perguruan tinggi (ITB, UI, ITS, IPB dan Trisakti) yang kemudian tergabung dalam Alumni Lintas Perguruan Tinggi aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan di bidang hukum. Ini terutama dipicu banyaknya profesional alumni perguruan tinggi yang terpaksa berhadapan dengan masalah hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Beberapa kasus tersebut di antaranya: kasus Hotasi Nababan (Merpati Indonesia), dr Ayu Sasiary (RS Kandou Malalayang, Manado), Indar Atmanto (Indosat Mega Media) serta kasus bioremediasi Chevron Indonesia.

Tugas Berat Membangun Negeri

Izinkan saya mengeluarkan curhatan hati saya setelah membaca berita tentang vonis 4 tahun penjara dari Mahkamah Agung (MA) kepada Bang Hotasi Nababan (mantan Dirut Merpati Airlines). Vonis MA ini sendiri mencabut putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Tipikor setahun yang lalu. Lekas hati dan pikiran ini berteriak, ternyata sangat berat tantangan dalam menjalankan tugas membangun negeri.

Saya bukanlah orang yang mengerti ragam peraturan perundang-undangan. Saya hanya seorang warga negara Indonesia yang awam hukum namun terikat dengan hukum Indonesia. Maka saya tidak akan memberanikan diri saya menyatakan keputusan hakim MA benar atau salah.

Ketika Mahkamah Agung Menjadi Mimpi Buruk

Hotasi Nababan membacakan Duplik.

Hotasi Nababan membacakan Duplik.

Sudah setahun lebih berlalu, ketika Pengadilan Tipikor membebaskan Hotasi Nababan dari jeratan pasal-pasal korupsi dalam perkara penyewaan pesawat yang dilaksanakannya ketika menjabat sebagai Direktur Utama Merpati. Proses persidangan yang menjadi magnet bagi banyak pakar hukum bisnis, dan juga punggawa-punggawa BUMN, diakhiri dengan finish yang manis.

Divonis MA 4 tahun penjara, Hotasi Nababan kebingungan

merdeka1

Sumber:merdeka.com

Reporter : Laurencius Simanjuntak

Merdeka.com - Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Hotasi Nababan mengaku heran sekaligus bingung dengan vonis Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya 4 tahun penjara plus denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Dia menilai, majelis hakim MA yang diketuai Artidjo Alkostar mengabaikan fakta persidangan.